SMAN 14 GARUT Our school is the best, better than the rest

Dalam lanskap sosiologi-politik kontemporer, feodalisme tidak lagi sebatas tatanan usang abad pertengahan. Ia telah bermutasi menjadi neofeodalisme, sebuah struktur sosial modern yang ditandai oleh pemusatan kapital dan pemagaran kelas sosial. Sosiolog Joel Kotkin (2020) menggarisbawahi bahwa pada tradisi kekuasaan materialistis, protokol diciptakan bukan sekadar untuk menjaga ketertiban, melainkan demi mengesahkan dominasi kelompok elit atas masyarakat umum. Jarak sosial dipelihara sedemikian rupa agar penguasa tetap berstatus layaknya "setengah dewa" yang tak tersentuh.

Paradigma ketimpangan struktural ini sejatinya telah diruntuhkan hingga ke akarnya oleh egalitarianisme profetik Nabi Muhammad ﷺ. Beliau menghapus barikade birokrasi elit melalui tindakan yang pada zamannya, dianggap sangat radikal. Dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani (HR. At-Tirmidhi no. 2754), sahabat Anas bin Malik menuturkan bahwa tidak ada tokoh yang lebih dicintai para sahabat melebihi Rasulullah. Namun, mereka tidak pernah berdiri (memberi hormat berlebihan) ketika beliau datang. Mengapa? Karena mereka tahu persis bahwa Rasulullah membenci kultur feodal warisan imperium Persia dan Romawi tersebut.

Beliau secara tegas menolak sakralisasi figur. Alih-alih menyapa pengikutnya sebagai vassal (abdi dalem) yang inferior, beliau memanggil mereka dengan sebutan yang bermartabat: "Sahabat" (ash-shahabah). Pilihan diksi ini secara revolusioner membongkar relasi hierarkis patron-klien menjadi ikatan persaudaraan yang egaliter.

Dekonstruksi Feodalisme: Fakku Raqabah dan Deklarasi Arafah

Gagasan pembebasan manusia dalam Islam berakar kuat pada prinsip fakku raqabah (melepaskan belenggu perbudakan). Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Balad ayat 12–13:

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُۗ ۝١٢ فَكُّ رَقَبَةٍۙ ۝١٣

"Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Itulah upaya) melepaskan perbudakan."

Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. dalam Tafsir Al-Mishbah memperluas makna fakku raqabah di era modern. Konsep ini bukan sekadar membebaskan budak secara fisik, melainkan memerdekakan manusia dari belenggu eksploitasi ekonomi, hegemoni politik, dan struktur sosial yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Puncak dari manifesto penghancuran feodalisme ini diproklamasikan langsung oleh Rasulullah ﷺ pada momen Khutbah Wada' (Haji Perpisahan) di Padang Arafah. Dalam riwayat Imam Ahmad (Musnad Ahmad no. 23489), beliau mendeklarasikan kesetaraan absolut umat manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya:

"Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian juga satu. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali karena ketakwaannya."

Sikap feodalistis jelas bertentangan dengan fitrah tauhid ini. Feodalisme adalah produk sintetis dari materialisme kekuasaan suatu tatanan ketika kemuliaan hidup hanya diukur oleh egosentrisme, tumpukan harta, dan komodifikasi status.

Shalat dan Zakat: Arsitektur Sosial-Ekonomi Egaliter

Dalam perspektif rekayasa sosial Islam (social engineering), shalat dan zakat bukanlah sekadar ritual vertikal, melainkan instrumen transformasi struktural yang nyata:

• Shalat sebagai Tata Kelola Sosial: Shalat menegakkan prinsip egalitarianisme mutlak. Di hadapan Sang Pencipta, batas-batas feodal hancur berkeping-keping. Tidak ada saf (barisan) khusus bagi para oligark, pejabat, VVIP, maupun pemilik modal. Semua berdiri sejajar, bahu-membahu meruntuhkan stratifikasi sosial.
• Zakat sebagai Tata Kelola Ekonomi: Zakat adalah instrumen redistribusi kekayaan guna memecah pemusatan modal. Konsep antimonopoli ini sejalan dengan mandat konstitusi ekonomi Islam dalam QS. Al-Hashr ayat 7:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Namun, dalam tatanan masyarakat yang mabuk materialisme, institusi persaudaraan (silaturahmi) justru mengalami penyempitan makna. Kedekatan sosial dikalkulasi murni berdasarkan hitungan economic and social capital. Bangsawan hanya sudi berelasi dengan bangsawan, dan penguasa hanya mau bertransaksi dengan sesama pemilik akses kapital.

Distorsi Nilai dalam Plutokrasi Modern

Komodifikasi relasi kemanusiaan ini berdampak langsung pada rusaknya dua pilar utama peradaban hari ini:

1. Eksklusi Akademis: Gagasan atau kebenaran sering kali diremehkan hanya karena kesombongan kualifikasi dan prestise institusi. Hal ini menyalahi adagium epistemologi Islam peninggalan Ali bin Abi Thalib ra.: "Undzur ma qala, wa la tandzur man qala" (Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan semata melihat siapa yang berbicara).
2. Demokrasi Transaksional: Pintu kepemimpinan tertutup rapat bagi figur berintegritas yang tak memiliki modal finansial. Sistem perpolitikan berbiaya tinggi ini pada akhirnya melahirkan plutokrasi kekuasaan yang disetir sepenuhnya oleh jejaring oligarki (Vedi Hadiz, 2021).

Kondisi sosiologis masyarakat yang terperangkap dalam ilusi akumulasi status dan pengaruh ini telah disinggung secara tajam dalam QS. Al-Hadid [57]: 20. Al-Qur'an mengingatkan bahwa kehidupan materialistis hanyalah permainan belaka (la'ibun wa lahwun), ajang bermegah-megahan (tafakhurun), dan perlombaan memperbanyak harta serta pengikut (takatsurun fil amwal wal aulad).

Ketika tongkat kepemimpinan tidak lagi diserahkan berdasarkan mandat Al-Amanah (kompetensi dan integritas) sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa [4]: 58, melainkan dibeli lewat modal transaksi politik, maka berlakulah peringatan kenabian: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." (HR. Al-Bukhari no. 59).

Feodalisme Gelombang Baru

Feodalisme modern memang telah kehilangan istana fisik dan mahkotanya. Namun, ia bereinkarnasi dan hidup subur di dalam nalar masyarakat yang mengukur derajat manusia semata-mata dari tebalnya kekayaan, tingginya jabatan, menterengnya gelar akademik, dan besarnya jumlah pengikut. Membongkar feodalisme di era ini berarti kita harus berani mengembalikan takaran kemuliaan manusia pada fondasi asalnya: kedalaman ilmu, keutuhan integritas, dan ketakwaan di hadapan Tuhannya. Wallahu a'lam bish-shawab.